16 Warga Desa Batuah Ikut Program PPIKN

Sebanyak 16 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dari program Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) dan 4 PPL dari Desa Batuah turut berperan aktif dalam proses pendataan wilayah otorita IKN yang berlangsung sejak 1 Juli hingga 30 Juli 2025 mendatang.

Para petugas ini akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah di sejumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa Batuah yang secara administratif masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) IKN. Masing-masing PPL bertanggung jawab atas 1 sampai 2 RT.

Kegiatan pendataan ini mendampingan dari Koordinator Lapangan (Korlap), Anang, serta tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bahkan Ibu Mursinah selalu Kepala BPS Kukar juga beberapa kali turut terjun ke lapangan mendampingi para petugas. “Beliau memberikan dukungan serta memastikan proses berjalan lancar,”kata Kepala Desa Batuah, Abd Rasyid.

Menurutynya, kehadiran para petugas dari Desa Batuah dalam proses pendataan ini menjadi bukti nyata bahwa desa memiliki kontribusi penting dalam mendukung program strategis nasional, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Kami berharap agar kesempatan untuk pemberdayaan masyarakat harus dimanfaatkan. Ke depan warga harus terlibat lebih banyak, sehingga keberadaan IKN benar-benar membawa dampak positif, bukan hanya mendengar prosesnya, tapi berperan aktif dan diberdayakan,”harapnya.

Sisi lainnya, keikutsertaan warga Batuah dalam tim pendataan rupanya menjadi kesempatan yang sangat luar biasa. Warga merasa sangat bangga dan senang kerena terlibat secara langsung merasakan bagaimana mendata warga yang sebentar lagi statusnya menjadi warga IKN. “Pastinya saya sangat bangga atas keterlibatannya dalam pendataan ini. Selain dapat ilmunya, juga akan menjadi Sejarah tentang perjalanan proses pembentukan IKN, “Ungkap Novitasari, warga RT 47 Desa Batuah.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan rasa terima kasih atas terjalinnya kerja sama ini. Ia menegaskan Otorita IKN akan berperan sebagai mitra kerja BPS yang tetap menjadi pelaku utama dalam pengelolaan data.

“Kami akan menggunakan data primer ini sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” ujar Basuki.

Senada dengan itu, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menekankan pentingnya MoU ini sebagai fondasi hukum yang memperkuat kerja sama kelembagaan antara Otorita IKN dan BPS. “Penandatanganan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan terpercaya,” tambah Bimo.

Sementara itu,Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan pendataan penduduk di wilayah IKN akan dilaksanakan pada tahun 2025. “Pendataan ini meliputi 55 desa dan 726 Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Ini tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian 2 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Amalia.

Pendataan ini, lanjutnya, sangat penting sebagai kerangka sampel untuk survei lanjutan dan penyusunan indikator sosial ekonomi. Targetnya mendukung perencanaan wilayah, pengelolaan migrasi, serta penyediaan layanan publik yang lebih efektif.

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak awal dari kolaborasi strategis antara Otorita IKN dan BPS untuk mewujudkan sistem statistik yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional. Khususnya di kawasan ibu kota baru Nusantara.

SUMBER : TINA DAN BERBAGAI SUMBER