Pemprov Kaltim Lanjutkan Program Data Desa Presisi
Setelah menjalankan program Data Desa Presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan program itu di 79 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang presisi di tingkat desa diperlukan agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran.
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltim telah bekerja sama dengan IPB University dalam program Data Desa Presisi (DDP). Pada Januari 2024, sebanyak 40 desa di Penajam Paser Utara telah selesai menjalankan program DDP. ”Bulan depan kita mulai di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 79 desa,” kata Akmal melalui keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).
Ia mengingatkan, DDP adalah program untuk pembenahan data mutakhir di tingkat desa agar lebih akurat. Program itu akan menghasilkan data terkini yang presisi tentang kemiskinan, tengkes, jumlah penduduk, data spasial, dan informasi penting lain di tingkat desa.
Data-data itu, kata Akmal, bisa menjadi landasan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan, khususnya pada satuan unit terkecil di masyarakat. Dengan demikian, program yang menyasar tingkat dusun atau RT bisa tepat sasaran.
Sebelum program DDP di Penajam Paser Utara, ada perbedaan data kemiskinan antara data yang dirilis Bank Dunia, Badan Pusat Statistik, dan data yang mengikuti kriteria Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Melalui program DDP, data itu dimutakhirkan dan disesuaikan agar mencerminkan kondisi sesungguhnya.
Akmal menyebut, perbedaan data yang tinggi antara kondisi riil dan data statistik berpotensi membuat program pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan tidak berjalan optimal. Untuk itu, ia berharap, dalam setahun ke depan, program DDP bisa menyasar seluruh desa dan kelurahan di Kaltim.
Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi mengatakan, Penajam Paser Utara adalah wilayah terdekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun. Ia berharap pembangunan di Penajam Paser Utara bisa optimal dengan data akurat dan termutakhir.
Pembangunan tahap awal IKN berada di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Kendati belum banyak warga yang terdampak pembangunan IKN, data yang akurat bisa digunakan untuk program-program persiapan warga menyambut perubahan dengan adanya pembangunan ibu kota baru tersebut.
”Hasil dari proyek (DDP) ini kami harap tidak hanya berkontribusi pada peningkatan infrastruktur dan layanan di tingkat desa, tetapi juga dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal di sekitar mereka,” ujar Anwar.
Program itu akan menghasilkan data terkini yang presisi tentang kemiskinan, tengkes, jumlah penduduk, data spasial, dan informasi penting lain di tingkat desa. Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kasiono mengatakan, di desanya belum dilaksanakan program DDP. Ia berharap pendataan di desanya bisa segera dilakukan untuk memudahkan berbagai program yang dijalankan pemerintah. Apalagi, Desa Wonosari hanya berjarak sekitar 30 kilometer dari Titik Nol IKN. ”Semoga tahun ini desa kami bisa mendapat program DDP,” katanya.
Di tengah pembangunan IKN, data desa yang akurat dan terbaru nantinya bisa digunakan oleh berbagai instansi. Sepanjang tahun 2022-2023, misalnya, Otorita IKN telah melakukan berbagai program untuk menyiapkan warga agar siap menghadapi perubahan akibat IKN.
Salah satunya adalah pelatihan bagi warga untuk mengelola keuangan, terutama yang sudah mendapat ganti rugi lahan. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pelatihan itu untuk menyiapkan warga dalam mengelola keuangan secara digital dan memberi pemahaman literasi keuangan digital.
”Harapannya, warga tidak ada yang terlilit dengan pinjaman online atau pinjol hanya untuk hal yang sifatnya konsumtif karena mereka tahu bakal mendapat uang ganti untung lahan, misalnya,” kata Bambang dalam wawancara khusus dengan Kompas beberapa waktu lalu.
SUMBER : KOMPAS, BALIKPAPAN
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin