Sikapi Tuntutan Warga, Rasyid Tegaskan Semua Dilaksanakan Sesuai Aturan.

Menyikapi longsor yang terjadi di Dusun Tani Jaya, Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar) Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah fokus bekerja mencari jalan terbaik, sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

Demikian disampaikan Kepala Desa Batuah Abd Rasyid, saat dimintai tanggapan terkait langkah dan upaya yang dilakukan Pemdes Batuah. “Sekarang kita sudah menurunkan alat ukur bencana untuk memastikan penyebab longsor yang terjadi di Tani Jaya. Apapun hasilnya, kita harus menghormati dan mempercayai, karena tim yang ukur juga sangat kompeten,”kata Abd Rasyid, kemarin.

Terkait tuntutan warga yang melakukan aksi di jalur hauling PT Baramulti Suksessarana (BSSR), Rasyid menilai aksi warga sangat wajar dan dimaklumi, karena siapapun yang terdampak, pasti akan mengalami beban psikologi seperti itu. “Warga menyampaikan aspirasinya dengan aksi demo dan menyampaikan beberapa point. Saya selalu membuka diri kepada warga, sepanjang caranya tidak bertentangan dengan hukum,”sambungnya.

Dalam aksinya, warga meminta Pemdes turun tangan dan harus turun demo. Menurutnya, kalau demo dirinya memang tidak setuju, karena demo bukan solusi untuk menyelesaikan perkara. Apalagi belum ada bukti kalau penyebabnya aktivitas perusahaan PT BSSR. “Kalau hasil kajian keluar dan menyatakan penyebab jalan longsor adalah aktivitas perusahaan, saya sudah tegaskan meminta perusahaan bertanggung jawab,”ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Rasyid tugas Pemerintah juga memberikan edukasi kepada warga. Artinya, menyampaikan aspirasi tidak harus dengan demo. Banyak cara yang lebih baik dan tepat. Contohnya, saat warga audiensi ke kantor Desa Batuah, semuanya dijelaskan dan ternyata paham. “Kalau semuanya turun ke lapangan, tidak ada yang mengurus untuk menurunkan alat ukur bencana, koordinasi dengan Pemkab, OPD dan DPRD. Nantinya, progresnnya akan semakin lambat. Kita bagi tugas berdasarkan tupoksi,”tegasnya.

Untuk diketahui, rapat bersama OPD di ruang Sekda Kukar beberapa bulan lalu, sudah jelas point-point-nya. Misalnya rumah terdampak akan dibangunkan rumah tipe 36 yang dilaksanak oleh Perkim dengan catatan warga menyiapkan lahan, dinas sosial menurunkan bantuan, DPBD memantau bencana,Perusahan diminta memberikan bantuan darurat dan DPU melakukan kajian untuk perbaikan jalan. “Saya rasa semuanya sudah jelas. Kalau progresnya dinilai lambat oleh warga, wajar saja. Tapi perlu diingat, pemerintah melakukan progres tentu sesuai tahapan-tahapannya,”tandasnya.  

SUMBER : ADMIN